KEMISKINAN dan PEMISKINAN

Abstraksi

Slogan memerangi kemiskinan sering kita dengar sejak bangsa ini lepas dari penjajahan, sejak saat itu para pendiri dan pemimpin bangsa sudah banyak melahirkan berbagai program penanggulangan kemiskinan didalam berbagai strategi yang terkemas mulai dari “MANIPOL/USDEK”nya Soekarno, “REPELITA”nya Soeharto, hingga dijaman Otonomi daerah dengan slogan Ekonomi kerakyatan berbasis Pancasila diera reformasi, ternyata Pemerintah belum mampu menekan angka kemiskinan, sehingga berbanding terbalik dengan propaganda dan klaim keberhasilan programnya, yang didukung dengan sajian angka dan grafik statistik yang begitu fantastik, pada faktanya hampir disetiap detik kita masih saja mendengar maupun melihat rintihan dan keputus-asaan dan ketidak berdayaan simiskin. Padahal alokasi  anggaran untuk pengentasan kemiskinan jumlahnya sangatlah besar yang dikemas dengan berbagai program pengentasan kemiskinan seperti pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian beras untuk rakyat miskin (Raskin), pemberian dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), program pendidikan gratis untuk siswa/pelajar tidak mampu, pelayanan kesehatan gratis untuk keluarga tidak mampu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Begitu juga dengan kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan 20% anggaran APBN untuk dunia pendidikan dan masih banyak lagi program dalam bentuk lain, yang dibeayai APBN / APBD bahkan hutang negara.  

Pemerintah juga telah menetapkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengurangi tingkat kemiskinan sesuai dengan tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009 yang akan diwujudkan dalam tiga bentuk prioritas pembangunan nasional.

   Pertama     :  peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan.

   Kedua        :  percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat sektor ekonomi yang   didukung oleh pertumbuhan/pembangunan 

                        di sektor pertanian.

   Ketiga        : memberantas segala tindak korupsi, reformasi birokrasi, pemantapan  demokrasi,pertahanan dan keamanan dalam negeri

Kemiskinan dan pemiskinan

Kemiskinan sesungguhnya diakibatkan terbatasnya kesempatan sebagian besar rakyat Indonesia untuk mengakses sumber daya yang sebenarnya dapat berfungsi untuk menghasilkan income (pendapatan), seperti keterbatasan modal dan asset untuk usaha dan keterbatasan akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana kesehatan dan sanitasi. Selain itu, tingginya tingkat kemiskinan di negara kita juga disebabkan oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam kaitannya dengan kualitas SDM, tentu kita dapat melihat bagaimana kondisi dunia pendidikan.  Sepertinya usaha pemerintah untuk melakukan pemerataan dan memajukan dunia pendidikan di negara ini belum terwujud, lahirnya kebijakan sertifikasi guru masih pada permukaan pada kenyataannya hingga kini banyak guru yang mengajar di sekolah (baik SD, SMP maupun SMU) kualitas keilmuannya masih sangat memprihatinkan. Padahal pendidikan merupakan modal terpenting untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Maka tak salah kalau akhirnya Human Development Indeks (HDI) yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional menunjukkan bahwa posisi kualitas SDM Indonesia sangatlah rendah.

Penyebab kemiskinan lain adalah budaya atau etos kerja rakyat Indonesia yang kini sudah terdegradasi oleh pengaruh perkembangan zaman. Kini, semangat untuk terus bekerja (melakukan apa saja) yang penting bisa menghasilkan uang (penghasilan) dengan cara yang halal demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga telah beralih pada etos kerja yang menghalalkan segala macam cara, indikatornya masih tingginya korupsi di berbagai lembaga pemerintahan, karena miliaran bahkan triliunan uang negara yang seharusnya diperuntukkan program penanggulangan kemsikinan justru diselewengkan oleh berbagai pejabat di pemerintahan, sangat ironis  di satu sisi negara ingin mengentaskan kemiskinan dengan mengucurkan berbagai aliran dana kepada rakyat miskin. namun di sisi lain, ternyata banyak aliran dana yang malah diselewengkan oleh pejabat-pejabat kita di pemerintahan hanya untuk kepentingan (memperkaya diri sendiri).

Faktor penghambat upaya penanggulangan kemsikinan

Pada dasarnya ada dua faktor penting yang menhabat program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Program-program bantuan yang berprespektif pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Disi lain program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya. Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya sekolah mulai dari SD sampai tamat Perguruan tinggi,  serta dibebaskannya biaya- biaya pengobatan tanpa ada batasan bagi warga miskin.

Faktor kedua adalah generalisasi indikator kemiskinan, padahal lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya demikian pula kemiskinan, lain daerah lain pula penyebabnya. Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendataan keluarga prasejahtera dan sejahtera  oleh BKKBN.

Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal. Untuk itu sebaiknya berikan kebebasan daerah menentukan indikatornya sendiri, sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, namun lebih melihat permasalahan dasar pemisikinan.

Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat tidak sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah. Justru sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan antar wilayah, khususnya keterbandingan antar kabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.

Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secara berkelanjutan. Dengan adanya dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya membantu mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan.

Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan  data tersebut. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau internasional, agar penyaluran dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

by : seser