Mendorong implementasi perencanaan Jangka Menengah di masyarakat tidak
mudah. Berbagai tantangan akan dihadapi baik pada struktur pemerintahan
tingkat kabupaten/kota, pemerintahan desa/kelurahan hingga pola pikir
yang selama ini telah terbentuk di masyarakat. Setidaknya inilah yang
dihadapi oleh Pelaksana Harian TKPKD Kota Surakarta ketika menginisiasi
penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan.
Selama ini stakeholders yang ada sudah established dengan model
Musrenbangkel sehingga ketika di dorong menggunakan tools lain, butuh
menyiapkan infrastruktur yang lebih komplit. Baik berupa perangkat keras
(modul, ToR, panduan) maupun perangkat lunak (SDM, capacity building,
lobi). Dan elemen terpenting dari semua hal adalah keterbukaan
pemerintah daerah agar menerima gagasan ini. Titik tekannya terletak di
komitmen yang dimiliki kepala daerah saat menerima gagasan baru.
