MENGGAGAS MUSRENBANGKEL YANG BERPRESPEKTIF PADA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN BERKELANJUTAN

Hampir di semua negara persoalan kemiskinan menjadi salah satu agenda wajib yang harus segera diselesaikan, terutama dinegara berkembang terlebih negara miskin. Di negara Indonesia, persoalan ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah selain persoalan–persoalan yang lain, misalnya : disintegrasi bangsa, keamanan nasional, konflik antar kelompok maupun golongan, korupsi dan masih banyak lagi. Dalam perencanaan pembangunan kurang lebih sudah satu dasawarsa ini, model perencanaan pembangunan yang diterapkan  pemerintah sudah partisipatif  atau tidak lagi top down seperti pada masa Orde Baru dahulu. Semangat partisipatif itu tercermin dalam Musrenbang. Yang mana harapan penguatan pada ranah civil society dapat terwujud. Spirit dari pelaksanaan Musrenbang adalah partisipasi aktif dari segenap element masyarakat, dalam menjawab kebutuhan di wilayahnya.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN

Menggerakkan partisipasi masya- rakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri. Dengan demikian, menjadi tugas penting manajemen pembangunan untuk membimbing, menggerakkan, dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masvarakat dan untuk kepentingan masyarakat ter- utama masyarakat miskin. Upaya itu dilakukan melalui kebijakan, peraturan, serta kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang, dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat. Dalam rangka ini, berkembang konsep pemberdayaan masyarakat yang pada hakikatnya memampukan dan memandirikan masyarakat. Namun dalam kenyataannya tidak semua program pemberdayaan masyarakat dapat berhasil sesuai dengan rencana. Bahkan ada yang jauh menyimpang dari konsep awal, sehingga menimbulkan keergantungan dan kemanjaan bagi masyarakat miskin.

INOVASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN BERPRESPEKTIF KEPADA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Absataksi

Salah satu agenda Reformasi’98 adalah  mewujudkan good governance atau tata pemerintahan yang baik, yang dimaksud dengan good governance adalah adanya mekanisme interaksi para pihak (pemerintah, lembaga legislatif dan masyarakat) secara bersama-sama untuk merumuskan berbagai kesepakatan yang berkaitan dengan manajemen pembangunan dalam suatu wilayah hukum dan administarasi tertentu.  Ada sepuluh prinsip yang harus dilaksanakan oleh para pihak untuk mencapai good governance, salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini merupakan faktor penentu sekaligus sebagai indikator keberhasilan pembangunan  dan keberlanjutannya, sebab perencanaan berbasis bottom up akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dikarenakan yang mengetahui akan kebutuhannya adalah masyarakat sendiri, bukan hanya sekedar asumsi dari beberapa gelintir penyelanggara negara, dengan sendirinya tolok ukur keberhasilan pembangunan adanya peran aktif partispasi masyarakat dalam perencanaan. 

KEMISKINAN dan PEMISKINAN

Abstraksi

Slogan memerangi kemiskinan sering kita dengar sejak bangsa ini lepas dari penjajahan, sejak saat itu para pendiri dan pemimpin bangsa sudah banyak melahirkan berbagai program penanggulangan kemiskinan didalam berbagai strategi yang terkemas mulai dari “MANIPOL/USDEK”nya Soekarno, “REPELITA”nya Soeharto, hingga dijaman Otonomi daerah dengan slogan Ekonomi kerakyatan berbasis Pancasila diera reformasi, ternyata Pemerintah belum mampu menekan angka kemiskinan, sehingga berbanding terbalik dengan propaganda dan klaim keberhasilan programnya, yang didukung dengan sajian angka dan grafik statistik yang begitu fantastik, pada faktanya hampir disetiap detik kita masih saja mendengar maupun melihat rintihan dan keputus-asaan dan ketidak berdayaan simiskin. Padahal alokasi  anggaran untuk pengentasan kemiskinan jumlahnya sangatlah besar yang dikemas dengan berbagai program pengentasan kemiskinan seperti pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian beras untuk rakyat miskin (Raskin), pemberian dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), program pendidikan gratis untuk siswa/pelajar tidak mampu, pelayanan kesehatan gratis untuk keluarga tidak mampu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Begitu juga dengan kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan 20% anggaran APBN untuk dunia pendidikan dan masih banyak lagi program dalam bentuk lain, yang dibeayai APBN / APBD bahkan hutang negara.  

Catatan pinggir dari CLUSTER 3 TKPKD Surakarta

Kebijakan Cluster III TKPKD Kota Surakarta sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Usaha kecil dan Mikro, memprioritaskan pada usaha yang terancam “Kolaps”. Beberepa jenis usaha telah di inventarisir memiliki karakteristik yang diharapkan akan didorong menjadi usaha komunal. Adapun karakteristik usaha terse- but adalah :

1.     Konsep usaha “Ban Berjalan”

Konsep usaha ban berjalan adalah, usaha yang memiliki komponen yang cukup banyak dan dirangkai menjadi satu produk di finishingnya. Masing-masing komponen dikerjakan oleh kelompok yang berbeda, sehingga untuk menghasilkan satu produk melibatkan banyak orang. Pengrajin Shuttle Cocks dan sangkar burung dipilih untuk dijadikan model penanggulangan kemiskinan, yang akan difasilitasi tahun anggaran 2013.

POTRET KEHIDUPAN

 
Sering kita dijejali suguhan berita berhasilnya pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah dengan  angka statistik yang begitu fantastis, dimana pemerintah telah mampu menekan dan menurunkan angka kemiskinan, dari sajian angka statistik tersebut  merupakan bukti keberhasilan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Begitu pula alokasi anggaran yang digelontorkan kedalam bentuk program penanggulangan kemiskinan  BOS, RASKIN, JAMKESMAS, PNPM Perkotaan maupun Pedesaan, Bantuan RTLH dan masih banyak lagi program semacam, tak bisa dikatakan kecil.

Enam Kelurahan Siap Inisiasi RPJMKel Pada Maret 2013

Membedah problem-problem kemiskinan selalu memiliki keterkaitan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Untuk kawasan yang homogen relatif tidak cukup sulit menemukenali problem yang ada. Sedangkan di perkotaan, penggalian akar kemiskinan dengan Analisa Kemiskinan Partisipatif memberi tantangan yang berbeda.

Kondisi inilah yang sedang dihadapi oleh Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Solo dalam uji penyusunan RPJMKel di 2 kelurahan. Penggalian masalah berbasis 5 isu hak dasar dikerjakan di Sewu dan Joyontakan mulai Oktober tahun lalu. Proses penggalian masalah dimulai dari penggalian masalah di RW.

Tahap selanjutnya membedah kondisi kelurahan dengan 3 alat yakni Kalender Tahunan, Analisa Kecenderungan (tren) serta Analisa Peran Lembaga. Harapannya dapat terpetakan kondisi riil yang dihadapi masyarakat. Berdasar pengalaman 6 bulan itu, ternyata menarik bagi LPMK di 2 Kelurahan yakni Kemlayan dan Joyotakan.